Subardi: IKN Nusantara Era Baru Pembangunan Indonesia

10-02-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Subardi. Foto: Ist/nr

 

Pemerintah berencana menggelar upacara HUT RI tahun 2024 mendatang di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Perayaan HUT RI di IKN ini merupakan awal perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Melihat rencana pemerintah tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengajak seluruh pihak turut mendukung pembangunan IKN sebagai era baru bagi bangsa Indonesia.


“Perpindahan IKN merupakan era baru bagi negara kita. Era transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, pertumbuhan teknologi dan pembangunan yang Indonesia sentris,” kata Subardi yang hadir secara virtual dalam forum Sosialisasi IKN bertema ‘BUMN Karya Memberikan Kontribusi Terhadap Pembangunan IKN’ di Balai Kelurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Kamis (9/2/2023).

Menurut Subardi, perpindahan menuju IKN terus dikebut setelah proyek strategis negara itu memiliki payung hukum melalui UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Nusantara. Melalui UU itu, presiden telah membentuk Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang melakukan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara.

“DPR telah mengesahkan UU IKN dan memberi kewenangan kepada eksekutif untuk melaksanakan perintah UU. Begitu juga dengan pembangunannya yang akan dikelola oleh BUMN. Sejauh ini persiapannya lancar,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Pembangunan IKN Nusantara sendiri, dimulai pada Juli 2022 dengan ditandai pembukaan lahan. Proyek IKN akan digarap salah satunya oleh raksasa BUMN Karya, PT Waskita Karya. BUMN pelat merah itu mendapat penugasan antara lain proyek pembangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan dengan total nilai kontrak mencapai Rp1,35 Triliun.

Selain penugasan proyek Istana Kepresidenan, Waskita juga akan membangun proyek jalan Tol IKN di Segmen Simpang Tempadung - Jembatan Pulau Balang, senilai Rp990 miliar. Proyek infrastruktur lainnya adalah Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai Rp182 miliar.

“Waskita langsung mendapat penugasan pembangunan Istana Kepresidenan. Ini bentuk kepercayaan negara atas performa Waskita selama ini. Saya ucapkan selamat dan proyek tersebut bisa terlaksana dengan baik,” ucap Legislator Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Menurutnya, pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bertujuan untuk keseimbangan pembangunan. Menurut Subardi, hadirnya IKN akan memangkas kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Konsep Future Smart Forest City atau ‘kota pintar hijau’ akan menjadikan IKN sebagai simbol baru Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, ramah lingkungan, penggunaan energi hijau, dan tata kota yang modern.

Dengan perpindahan ibu kota, Indonesia akan mengikuti jejak negara modern seperti Amerika, Rusia, Australia, Turki dll. Negara tersebut berhasil memindahkan ibu kota yang hingga kini memiliki ibu kota terpisah, kota pusat bisnis dan kota pusat pemerintahan. Pembagian pusat pemerintahan dan pusat bisnis telah membawa negara tersebut semakin maju. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...